Ketua DPD Irman Gusman Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi

Ketua DPD Irman Gusman ditetapkan sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan KPK.(Basith Sebastian/detikcom)

JAKARTA - Melalui konferensi pers resmi di Gedung KPK, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa mereka telah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu XSS dan MNI sebagai terduga pemberi suap dan IG sebagai terduga penerima suap.

Petugas KPK juga mengamankan uang senilai Rp100 juta dalam bungkusan yang menurut Agus, "(berada) di dalam rumah, petugas KPK meminta Pak IG menyerahkan bungkusan yang diduga merupakan pemberian dari XSS dan MNI".

ICW Menyayangkan penetapan tersangka Irman Gusman oleh KPK. Koordinator ICW Donal Fariz menilai keterlibatan Irman dalam kasus korupsi satu hal yang memalukan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) Menyayangkan penetapan tersangka ketua DPD Irman Gusman oleh KPK. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz menilai keterlibatan Irman dalam kasus korupsi satu hal yang memalukan. 

"Kasus ini tentu menjadi satu hal yang memalukan. Ini adalah sinyal awal bahwa korupsi sudah mulai masuk lembaga DPD," kata Donal saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (17/9/2016) malam. 

Donal menjelaskan, kasus yang menyandung Irman itu telah mencoreng harapan terhadap lembaga negara itu. "Karena selama ini kita berharap DPD menjadi penyeimbang wajah, memperbaiki citra parlemen di mana anggota DPR yang ramai diterpa kasus korupsi," tutur Donal. 

"Di tengah persoalan korupsi yang tidak putus melibatkan anggota DPR. Ini yang kena ketua DPD, hal ini semakin memprihatinkan," tegasnya. 

Kasus itu, Donal memprediksi, nantinya bisa menjalar di dalam tubuh DPD. Terlebih, banyak hal yang ditengah diperjuangkan DPD dan para petingginya. 

"Saya melihat hal ini nantinya akan meluas, tidak hanya pada dia tapi juga ke DPD secara kelembagaaan. Dimana DPD saat ini sedang berjuang meningkatkan kewenangannya, dengan kejadian ini publik akan sulit untuk memberikan dukungan," papar Donal. 

"DPD sejauh ini tengah mengusahakan peningkatan dari kewenangan, ini jadi problem kelembagaan sekaligus jadi antiklimaks bagi DPD dalam upaya mencapai kewenangan itu," sambung Donal. 

Tweet

Subscribe to receive free email updates: