 |
Menurut pemerintah, sangat tidak adil jika pemprov hanya memberi subsidi ke sekolah negeri sedangkan sekolah swasta ditelantarkan. Padahal, data menunjukkan mayoritas sekolah swasta tingkat SMA/SMK lebih banyak menerima siswa dari keluarga ekonomi lemah dibandingkan sekolah negeri. Oleh sebab itu Disdik DKI diminta jangan terlanjur asyik mengurusi sekolah negeri, sementara sekolah swasta saat ini masih di anak tirikan.
"Pemberian KJP saja sudah tidak lagi memadai saat ini, karena juga memberatkan orangtua siswa adalah uang pangkal dan sebagainya. Apalagi ditengah adanya PHK dan merosotnya secara drastis penghasilan," ujar Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, Senin (6/7/2020).
"Jangankan membayar uang pangkal jutaan rupiah, makan sehari-hari saja sudah menunggu uluran tangan pemerintah berupa baksos," tuturnya. Berangkat dari hal itu, menggratiskan uang masuk sekolah swasta menjadi langkah yang sangat dinantikan masyarakat.
"Amanat konstitusi agar negara menjalankan keadilan, juga bisa diimplementasikan dibidang pendidikan. Pemprov DKI Jakarta jangan malu belajar dari daerah lain. Dengan APBD yang sangat kecil dibandingkan DKI Jakarta bisa mempelopori gratis disekolah swasta," pungkasnya. ***Winda Syarief
Related Posts :
Memperbaiki Mesin Pompa Sumur, Pria Geneng Meninggal Kesetrum- Tegaskan Istrinya Tak Nyalon, Kokok Dorong Arief Rohman Lebih Aktif
- Cara Bambam mengomentari kericuhan di Bandara Soekarno–Hatta, Sukses membuat fans baper
- Nelayan Diimbau Waspadai Gelombang Tinggi di Laut Arafura
- Prediksi Bola : AS Roma Vs Torino , Senin 20 Februari 2017 Pkl 00.00 WIB