Lombok Tengah, sasambonews.com. Ketua Umum HKTI Pusat Fadly Zon mengatakan, Peningkatan komoditas saat ini sudah memenuhi pasar ekspor sementara masih banyak masalah masalah yang dihadapi oleh petani diantaranya masalah lahan, pupuk, sarana produksi dan inprastruktur pertanian.
Diakuinya, pemerintah menargetkan swasembada tahun 2017, namun Fadly masih ragu apakah bisa terpenuhi, sementara persoalan mendasar masih belum tuntas.
"berapa sebanarnya jumlah produksi pangan kita, kenyataanya selalu ada infor beras naik, padahal pemerinrah berupaya meningkatkan produksi" jelasnya.
Saat ini, nilai incom petani turun, jumlah petani indonesia sekarang ini hanya 5 juta keluarga tani. Selain itu pendapatan petani juga menurun hanya 1 juta perbulan. Sensus pertanian 2013 khusus sawah hanya 0, 39 ha saja perorang jika dibandingkan dengan negara lain. Indek perkapita mayarkatpun turun pringkat 124 dari 62 sehingga keinginan pemerinatah untuk mendapat kedaulatan pangan harus kerja keras.
"masalah pangan sangat serius apalagi diera perdagangan bebas sekarang ini persiangan ketat dan meningkat, kalau kita tidak bersiap dengan segala macam inprastruktur yang kuat maka kita akan menjadi penonton dan kalah dengan negara tetangga kita seperti Thailand, Vietnam dan negara lain" jelasnya.
Untuk diketahui Vietnam pernah belajar ke Indonesia dan pernah meminjam beras dari indonesia 100 ton akibat kelaparan, sekarang Vietnam justru sangat kuat dibidang pertanian. Terlebih lagi saat ini semakin sedikit masyarakat yang mau jadi petani, jika ini terjadi maka suatu saat akan ada ancaman krisis pangan. "Masih ada paradigma yang menyatakan petani masih didentikkan dengan kemiskinan sehingga masyarakat gak mau jadi petani" terangnya.
Fadly menegaskan, jikalau terjadi krisis pangan maka sangat bahaya. Penduduk Indonesia sebanyak 260 juta lebih menggantungkan harapannya pada beras. Untuk itulah, seharusnya pemerintah menjadikan sektorbpertanian adalah prioritas dalam pembangunan. "maritim boleh juga jadi prioritas tapi pertanian harud menjadi proritas utama" tegasnya.
Untuk itu HKTI mengajak seluruh rakyat Indonesia atau mengkampanyekan "ayo bertani". Bertani tidak harus ada sawah yang luas, tetapi dihalaman rumah juga bisa" jelasnyai.
Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan saat ini yang diperlukan adalah bagaimana menyelesaikan persoalan lahan, persoalan akses terhadap modal, sebab tak ada Bank Tani sehingga tidak mudah menjalankan usaha pertanian.
Oleh karena itu HKTI mendorong adanya bank tani, sebab dinegara maju sudah berkenbang bahkan di Jepang sangat berkenbang dan bisa besaing dengan bank lain. "kita sedang rintis badan usaha pangan ditingkat kabupaten. Kalau lihat potensi, 90 ribu hektar lahan pertanian, maka bisa dibuat badan usaha pertanian" jelasnya.
Menurut Fadly, pesoalan lain yang dihadapi petani adalah bagaimana memiliki pasar sendiri, sementara sering diintervensi oleh kebijakan kebijakan yang atif yang cwendrung merrugikan petani karena sering tak terintegrasi. Masih ada ego sektiral yang tinggi masing masing kementrian.
"kita punya tanggungjawab membela hak hak petani dari kebijakan kebijakan yang merugikan petani. Imprastruktur petanian harus jadi renstra karena banyak jalan petanian yang sudah rusak. kita oftimis sektor pertanian bisa mensejahtrakan rakyat. Sejahtrakan petani dahulu baru kita bisa liat kesejahtraan Indonesia" tutupnya. am
